Kunjungan Kerja Anggota DPR ke Luar Negri

Gaya hedonisme anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kerap menjadi sorotan utama selama ini. Resistensi anggota DPR terhadap kritikan gaya hedonismenya, seakan tidak memberikan pembelajaran untuk mengubah pola kerja yang cenderung sangat boros. Ironis sekali melihat pola kerja wakil rakyat selama ini yang tidak sesuai dengan harapan rakyat, tetapi dilain pihak gaya glamor yang dipertontonkan para wakil rakyat sangat paradoks terhadap tingginya angka kemiskinan indonesia.

Kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Republik (DPR) ke luar negeri sering terdistorsi menjadi kegiatan bersenang- senang. Siasat studi banding kerap menjadi alibi para anggota dewan untuk membenarkan diri. Meskipun dilain sisi, esensi dari studi banding tidak sesuai dengan manfaat yang diperoleh.

Kunjungan anggota DPR ke luar negeri seakan memperpanjang reputasi kontroversi anggota DPR. Kasus terakhir, perjalanan Badan Legislasi (Baleg) DPR ke Denmark dan Turki untuk menentukan logo palang merah mendapat kritikan tajam dari publik. Bukannya fokus dalam studi banding penentuan logo palang merah, namun dari lembar foto perjalanan legislator yang diambil warga Indonesia yang sedang berada di sana membuktikan bahwa anggota Baleg DPR tampak bersantai ria di jembatan raksasa yang menghubungkan dua buah pulau di Denmark. Sangat kontras sekali, mengaku mau mencari masukan soal lambang Palang Merah, tetapi yang dipelajari sebuah jembatan unik.

Potret Negatif

Kontroversi gaya glamor anggota DPR kerap mewarnai kunjungan anggota DPR ke Luar negeri selama ini. Agenda kunjungan inipun menjadi barang legal untuk menghambur- hamburkan uang rakyat. Forum Independen untuk Transparansi Anggaran (Fitra) membeberkan  alokasi anggaran untuk kunjungan anggota DPR ke luar negeri mengalami kenaikan pada tahun 2012, yakni mencapai Rp 140 miliar, sedangkan pada alokasi anggaran tahun 2011 hanya sebesar Rp 137 miliar.

Efektivitas kunjungan anggota DPR ke Luar negeri kerap menimbulkan tanda tanya. Ekses- ekses negatif terhadap seputar kunjungan anggota DPR ke luar negeri ini cenderung digunakan sebagai momen bersantai ria (refreshing travel) daripada fokus ke esensi kinerja. Program studi banding kerap sekali didominasi dengan kegiatan wisata yang seyogianya bertentangan dengan tujuan utama dari kunjungan tersebut.

Terus Berulang

Bagaikan kicauan sejarah, pola kerja DPR yang tetap mengadakan kunjungan kerja terus berulang. Adanya kecaman berbagai kalangan untuk menghentikan kunjungan kerja dianggap angin kosong. Kalangan parlemen seperti sudah tuli untuk mendengar masukan masyarakat yang sudah memilihnya. Mereka juga tertutup matanya atas jutaan uang negara yang keluar tanpa menghasilkan manfaat yang berdampak langsung kepada masyarakat Indonesia.

Sebagai kelompok intelektual, DPR seharusnya sadar, banyak cara mengubah kebiasaan buruk itu. Pemanfaatan media teknologi, diskusi dengan pakar yang berkompeten dan pengiriman tenaga ahli dirasakan cukup representatif untuk mencari bahan yang dibutuhkan. Sudah waktunya ada perubahan paradigma anggota DPR untuk menghentikan kebiasaan yang menghamburkan keuangan negara. Alangkah baiknya, dana kunjungan kerja dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.

Hemat penulis, DPR sudah seharusnya memanfaatkan perkembangan teknologi seperti internet untuk mencari dan menemukan bahan untuk kepentingan pembuatan atau revisi produk legislasi. Data dari internet dapat dipakai sebagai acuan dan data mentah yang dapat dikomparasikan dengan fakta di lapangan.

Untuk memperkuat argumentasi dan memperkaya pandangan terhadap Undang-Undang maupun revisi Undang-Undang, DPR dapat mengundang akademisi dan pengamat. Berbagai persoalan dapat digali secara mendalam melalui berbagai sudut pandang. Hasilnya dipakai sebagai tinjauan perumusan kebijakan yang komprehensif, ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas. Para akademisi dapat termaksimalkan ilmunya tanpa harus membuat keuangan negara semakin membengkak.

Jika dibutuhkan data lapangan, pengiriman beberapa tenaga ahli dapat menjadi jawaban sehingga kekurangan data yang dibutuhkan dapat teratasi. Optimalisasi tenaga ahli merupakan kunci strategis penghematan dan efektifitas anggaran negara. Tentu sebelumnya, para tenaga ahli dibekali kemampuan bagaimana mencari solusi dan data lapangan apa yang dibutuhkan sehingga nantinya UU yang dihasilkan dapat bermanfaat luas dan dapat diminimalisir dari berbagai tuntutan hukum.

Sumber :

http://www.haluankepri.com/opini-/39438-kunjungan-kerja-parlemen-.html

http://www.analisadaily.com/news/read/2012/09/20/75586/potret_negatif_kunker_dpr_ke_luar_negeri/#.UOLq6eQ98nM