Review Jurnal Ekonomi Koperasi (27)

Judul :  PERCEPATAN PENINGKATAN EKONOMI PEDESAAN  
MELALUI PENGEMBANGAN KOPERASI BERBASIS 
AGRIBISNIS  DI DAERAH PEDESAAN

Oleh : Almasdi Syahza

Sumber:http://almasdi.unri.ac.id/artikel_pdf/PERCEPATAN%20PENINGKATAN
%20EKONOMI%20PEDESAAN%20MELALUI%20PENGEMBANGAN%20
KOPERASI%20BERBASIS%20AGRIBISNIS%20DI%20DAERAH%
20PEDESAAN.pdf

Abstrak

Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan salah satunya akibat kebijakan yang  
mismatch di  masa lalu, yaitu kebijakan yang melupakan  sektor pertanian sebagai 
dasar keunggulan maupun kompetitif. Berkaitan dengan itu pembangunan 
ekonomi kerakyatan di  daerah Riau difokuskan kepada pemberdayaan petani 
terutama di pedesaan, nelayan, perajin, dan pengusaha industri kecil. Untuk 
memajukan ekonomi di daerah sebagai percepatan pembangunan ekonomi 
yang berbasis kerakyatan, maka perlu dikembangkan koperasi sebagai 
sokoguru perekonomian masyarakat. Berkembangnya koperasi di 
daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan 
ekonomi di daerah dan sekaligus meningkatkan ekonomi di daerah pedesaan.

I. PENDAHULUAN

Secara kuantitatif pelaksanaan pembangunan di daerah Riau telah mencapai 
hasil yang cukup baik seperti yang terlihat dari data tingkat pertumbuhan 
ekonomi. Selama periode  2002-2007 pertumbuhan ekonomi Riau sebesar 
8,40%, pertumbuhan yang tinggi ini ditopang oleh sektor pertanian khususnya 
subsektor perkebunan.

Guna memacu pertumbuhan ekonomi khususnya di pedesaan, Pemerintah 
Daerah Riau mencanangkan pembangunan melalui program pemberantasan 
kemiskinan, kebodohan dan pembangunan infrastruktur (lebih dikenal dengan 
program K2I). Program K2I ini mengacu kepada Lima Pilar Utama pembangunan 
Daerah Riau sebelumnya,  yaitu: 1) pembangunan ekonomi berbasiskan kerakyatan; 
2) pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia; 3) pembangunan
 kesehatan/olahraga; 4) pembangunan/kegiatan seni budaya; dan 5) pembangunan 
dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa. Pembangunan ekonomi kerakyatan 
difokuskan kepada pemberdayaan petani terutama di pedesaan, nelayan, perajin, 
dan pengusaha industri kecil. 

II. METODE PENELITIAN

 Penelitian ini dilakukan melalui survey dengan metode deskriptif (Descriptive 
Research). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penyanderaan 
secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat  
populasi atau daerah tertentu. Penelitian pengembangan koperasi ini terfokus 
kepada studi pengembangan lembaga ekonoomi melalui koperasi di daerah 
pedesaan. Penelitian ini mempergunakan metode survei dengan penentuan 
lokasi secara bertahap dan sepenuhnya dilakukan di daerah/kecamatan. 
yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah daerah potensial untuk 
pengembangan koperasi dari segi; jenis usaha dan potensi sumberdaya manusia.

III. HASIL dan PEMBAHASAN

            Berdasarkan informasi dan data yang ada pada Dinas Koperasi Propinsi Riau, 
rataan umur koperasi sekitar 10,2 tahun dengan rentangan 5,21 tahun sampai 
16,4 tahun. Apabila dibandingkan dengan perusahaan bisnis lainnya, maka koperasi 
di Propinsi Riau cukup matang dalam perkembangannya dan tentu akan memperlihatkan 
dampak terhadap kesejahteraan anggotanya. Secara sinerji kemajuan koperasi itu 
seharusnya sudah memperlihatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan perekonomian 
terutama di daerah pedesaan. Hal ini disebebakan sebagian besar koperasi itu berada 
di daerah pedesaan, khususnya di daerah-daerah sentra produksi pertanian.

            Guna memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kerakyatan 
di masa datang, maka pemerintah Daerah Riau melalui  Dinas Koperasi dan 
UKM memetapkan arah kebijakan pembangunan bidang Koperasi dan  UKM 
(Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Riau, 2007), antara lain: Mengembangkan 
koperasi dan usaha kecil-menengah melalui pembinaan pengembangan koperasi 
dan UKM secara umum dalam  pelaksanaan ekonomi kerakyatan guna 
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan  serta kegiatan-kegiatan produktif yang 
mempunyai nilai tambah; Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi  produktif 
dan efisien dalam bentuk koperasi dan UKM melalui perluasan wawasan pengetahuan, 
organisasi, manajemen usaha, dan pengalaman untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada anggota masyarakat sehingga dapat meningkatkan keyakinan masyarakat dan 
dunia usaha lainnya untuk menanamkan investasi pada koperasi dan UKM

IV. KESIMPULAN

Alternatif pemberdayaan koperasi di daerah adalah melalui konsep 
mekanisme  kerjasama atau keterkaitan dengan perusahaan besar dalam 
bentuk kemitraan usaha. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mempersempit 
kesenjangan yang terjadi antara usaha kecil menengah yang sebagian besar
memayungi masyarakat miskin dengan BUMN dan BUMS. 

Dalam pembangunan koperasi untuk percepatan ekonomi daerah, 
sangat perlu adanya kemitraan. Kemitraan yang dimaksud adalah dalam 
bentuk partisipasi dari semua unsur yang terkait untuk pengembangan koperasi.  
Pembangunan koperasi didasari oleh adanya potensi di daerah yang dapat  
mendukung berjalannya koperasi, antara lain: masyarakat, pengusaha 
(kecil dan menengah), industri rumah tangga, dan untuk daerah pedesaan
 adanya masyarakat petani.

DAFTAR PUSTAKA

Basri. Y.Z., 2003, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan, dalam  Usahawan

Indonesia No 03/TH.XXXII Maret 2003, Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta.

Basri M, 2007.,   Desa dan 
Kemiskinannya,   http://www.kompas.com/kompascetak/0703/30/Jabar/11719.htm, 
diakses 31 Juli 2007.

Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Riau, 2007, Pengkajian Peningkatan Daya Saing

KUKM yang Berbasi Pada Pengembangan Ekonomi Lokal di Propinsi Riau, Dinas

Koperasi, Pekanbaru.

Roepke, Jochen., 2000.  Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen, Philipps University

Marburg Germany, Alih bahasa oleh Sri Djatmika S. Arifin, Salemba Empat,

Jakarta.

Syahza. A,, 2003. Paradigma Baru Pemasaran  Produk Pertanian Berbasis Agribisnis di

Daerah Riau,  dalam  Jurnal Ekonomi, TH. VIII/01/2003, Lembaga Penelitian

Universitas Padjadjaran, Bandung.

Syahza. A., 2004. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Melalui Pengembangan

Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit di Daerah Riau, dalam Sosiohumaniora, Vol 6

No 3, November 2004, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.

Syahza. A., 2007a. Model Pemberdayaan  Masyarakat dalam Upaya Percepatan

Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berbasis Agribisnis di Daerah Riau, DP2M 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Syahza. A., 2007b. Percepatan Pemberdayaan  Ekonmomi Masyarakat Pedesaan dengan

Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit, dalam  Jurnal Ekonomi,

Th.XII/02/Juli/2007, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Syahza. A., 2008. Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan  Melalui Pemberdayaan

Koperasi Berbasis Agribisnis Di Daerah Riau, DP2M  Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Wijaya S., 2002. Membangun Koperasi dari Mimpi Buruknya, dalam Usahawan Indonesia,

N0. 07/TH. XXXI Juli 2002, Lembaga Manajemen FE UI, Jakarta,

Nama Kelompok :

ANGGRAINI DESTI WULANDARI (20210848) 

KARIMAH PATRYANI (23210835)

MAY PUSPITA SARI (29210044)

NUR FADHILLAH (25210123)  

RAHMI ISMAYANI (25210588)

Review Jurnal Ekonomi Koperasi (26)

Judul :  KEDUDUKAN DAN KIPRAH KOPERASI 
DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN UMKM

Oleh : Slamet Subandi

Sumber : http://www.smecda.com/kajian/files/jurnal/_9_%20Jurnal_pemberdayaan_ukm.pdf

Abstrak

Unability of cooperative to be the solution of the mainstay institution of SMEs empowerment

was not because of the wrong basic concept of cooperative institution but it was because 

of development approach which is directly influenced by political policy and economy of

the world. Globalization is one of the factor which should encourage cooperative development 

(it is a challenge so that SMEs group to be united in the frame of enhancing the scale of business 

and e iciency), nevertheless its tendency becomes a constraint to the sustainability 

of cooperative development.

I. Pendahuluan

Keinginan menciptakan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat dalam bentuk 

pemberdayaan ekonomi rakyat melalui perkuatan UMKM sudah diikrarkan 

sejak awal masa kemerdekaan dan untuk itu telah dilakukan berbagai program 

pembangunan, walaupun sampai sekarang ini masih ada sekelompok masyarakat 

yang tergolong miskin. Belum optimalnya keberhasilan pembangunan ekonomi dari 

rezim ke rezim yang lain nampaknya tidak terlepas dari konsepsi dasar pembangunan 

yang belum sepenuhnya mengutamakan kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat. 

Indikator dari kondisi tersebut antara lain terlihat dari semakin menyurutnya peranan 

koperasi dalam pembangunan ekonomi.

Memang banyak kegiatan yang dilakukan oleh koperasi belum mencapai keberhasilan 

seperti yang dilakukan oleh badan usaha lainnya, tetapi dalam hal ini perlu 

dipertimbangkan juga banyaknya faktor yang dapat mendorong atau menghambat 

kegiatan usaha koperasi, Faktor-faktor tersebut antara lain, sebagian pengelola 

koperasi belum memiliki kepekaan bisnis (sense of bisnis), karena pada awalnya mereka 

memang bukan orang-orang profesional. Demikian juga jaringan bisnis koperasi dapat 

dikatakan hampir tidak berperan, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kondisi 

lingkungan ekonomi dan profesionalisme. Demikian juga faktor lingkungan (eksternal) 

yang berkaitan dengan masalah kebijaksanaan pemerintah, serta lingkungan usaha 

ekonomi yang dibangun oleh banyak pelaku usaha lainnya, tidak dapat diharapkan 

berperan untuk mendukung keberhasilan koperasi.

II. Kedudukan dan Kiprah koperasi dalam era Tahun 2000-an

1.      Kedudukan koperasi dalam Sistem perekonomian Nasional

Ketidakmampuan koperasi untuk menjadi solusi kelembagaan andalan 

pemberdayaan UKM bukan karena konsepsi dasar kelembagaan koperasi yang salah, 

tetapi lebih banyak disebabkan oleh komitmen politik dan pendekatan pembangunan, 

yang secara langsung dipengaruhi oleh politik dan perekonomian dunia. Kondisi 

globalisasi merupakan salah satu faktor yang seharusnya mendorong pengembangan 

koperasi (tantangan agar kelompok UKM bersatu dalam rangka meningkatkan 

skala usaha dan efisiensi), bahkan sekarang sebaliknya menjadi kendala 

menghambat kelangsungan pengembangan koperasi. Hal ini terkait nampaknya terkait 

juga dengan pola pembangunan koperasi yang mengedepankan aspek usaha 

dan indikator keberhasilan kuantitatif, yang tidak mendukung kebersamaan dalam 
koperasi.

III. Solusi Pemberdayaan Koperasi

Solusi yang diperlukan untuk memberdayakan koperasi sekarang ini adalah 

adanya komitmen yang kuat dan sekaligus upaya nyata dari pihak pihak terkait 

khususnya pemerintah, gerakan koperasi dan lembaga koperasi untuk melakukan 

pembenahan dalam rangka pemurnian dan revitalisasi kegiatan usaha serta 

penguatan pembiayaan koperasi. Alternatif pemurnian kelembagaan koperasi 

dapat dilakukan dengan; a) memperbaiki dan melengkapi aturan perundang-undangan 

(mempercepat proses penyusunan dan pengesahan RUU per koperasian); 

b) Melakukan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan kepada anggota 

pengurus dan Pembina koperasi dengan materi dan metoda yang tepat, agar 

mereka benar-benar mengetahui dan mengerti koperasi secara utuh (Koperasi 

yang genuine); c) Melakukan sosialisasi/promosi melalui media yang tepat terarah 

dan terencana serta berkesinambungan; d) Menyusun standar dan metoda yang 

tepat bagi mata ajaran koperasi untuk mendukung kaderisasi koperasi ditingkat 

pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi serta; e) Menyerahkan sebagian 

besar tugas dan tanggung jawab pembinaan dan pengembangan koperasi kepada 

gerakan koperasi sendiri.

IV. PENUTUP

            Sebagai bagian dari kehidupan bangsa pembangunan koperasi tidak terlepas 

dari pengaruh perubahan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, 

sosial, budaya, hankam ataupun aspek-aspek lainnya. Realita memperlihatkan bahwa 
perkembangan koperasi semakin redup, antara lain disebabkan perubahan kebijaksanaan 
pemerintah sebagai 

tuntutan dari era globalisasi. Kebijakan moneter semakin memperlemah koperasi/UKM untuk 

mengakses sumber permodalan. Bank bukan lagi menjadi agen development. Pemilikan 

BUMN oleh perusahaan asing bukan lagi hal yang aneh. Subsidi kredit

untuk UKM dan koperasi semakin dikurangi. Jika koperasi hanya dijadikan sebagai 

sebuah alternatif kelembagaan dalam mendukung pemberdayaan UMKM, sedangkan 

diketahui bahwa koperasi memiliki banyak keunggulan dalam mendukung pemberdayaan 

ekonomi kelompok-kelompok miskin, maka perlu dipikirkan adanya opsi lain. Namun 

demikian dalam pemilihan opsi seharusnya koperasi dinyatakan sebagai suatu sistem 

kelembagaan yang dengan kriteria-kriteria tertentu dapat menjadi soko guru 

perekonomian nasional, yang dibangun oleh sebagian besar rakyat yang tergolong dalam kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimus, (2006). Kumpulan hasil-hasil Workshop Pemberdayaan Koperasi dan

UMKM. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya Koperasi dan UMKM

(laporan sementara belum diterbitkan).

Surya Dharma Ali, (2007). Komitmen Pemberdayaan UMKM dan Koperasi.

Disampaikan pada Seminar Prospek Usaha Kecil dan Menengah, Lembaga

Usaha Pengembangan Masyarakat Jakarta.

Nasution Muslimin, (2001). Koperasi, Konsepsi Pemikiran dan Peluang Pembangunan

Masa Depan Bangsa.

-------------- , (1996). Membangun Koperasi Sebagai Wahana Efektif Untuk

Memberdayakan Perekonomian Rakyat. Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Jakarta.

Ibnu Soedjono. Et.al, (1996). koperasi Di Tengah Arus Liberalisasi Ekonomi.

FORMASI, Jakarta

Nama Kelompok :

ANGGRAINI DESTI WULANDARI (20210848) 

KARIMAH PATRYANI (23210835)

MAY PUSPITA SARI (29210044)

NUR FADHILLAH (25210123)  

RAHMI ISMAYANI (25210588)