GO Blog Anggi !: Desember 2011

JUDUL : JURNAL PENGKAJIAN KOPERASI DAN UKM NOMOR 2 TAHUN I - 2006

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selama Pembangunan Jangka Panjang ke 1 (PJP-1) Indonesia telah mencatat

berbagai kemajuan ekonomi, hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator antara lain : (a)

pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,5% mulai tahun 1970 samapi tahun 1997, (b) jumlah

penduduk miskin secara relatif dan absolut berkurang, (c) penurunan riil pertumbuhan

penduduk dari 2,4% hingga 1,9%, (d) perbaikan infrastruktur jalan, kesehatan dan

telekomunikasi. Kemajuan ekonomi di Indonesia sekarang dapat dikatakan telah

mengalami perbaikan yang cukup berarti, namun demikian masih banyak menghadapi

berbagai masalah yang harus diselesaikan dalam pembangunan tahap ke II abad ke

21, karena ternyata keberhasilan tersebut belum mampu mengangkat kehidupan

ekonomi rakyat di pedesaan yang bertumpu pada sektor pertanian.

Padahal Indonesia sebagai negara berkembang, memiliki kondisi dimana : (a)

sektor pertanian memegang peranan strategis sebagai sumber mata pencaharian bagi

penduduk yang tersebar, (b) memproduksi komoditi primer baik untuk konsumsi maupun

industri pengolahan, (c) tempat pelemparan hasil industri dan (d) pertanian masih

Abstract

This study aims at : (1) identifying cooperative institution flexibility in anticipating

dynamic of change affected by restructure of agriculture business; (2) analyzing

participation of cooperative members in cooperative role reposition; (3) organizing

and improving model of guidance and in agricultural cooperative management

development. This study was carried out in 10 provinces by purposive sampling in

which we used primer and secunder data. Then it was used and improved for guidance

and development of cooperative management in agriculture sector based on focus

group discussion (FGD) with related institution, then to be analyzed descriptively by

using Microsoft Excel program and SPSS version 11.0. Cooperative role in off-farm

sector is very low when seen from corporation status as processing industry with less

than 1 % agricultural sector of cooperatives operating in agricultural processing industry

with exception in veterinary sector of 3%. Model of agribusiness institution to be

developed including farmers become one of factors for supply chain management

where farmers are to be positioned as subject of decision maker not just workers.

POLA RESTRUKTURISASI USAHA PERTANIAN

DAN USAHA KECIL PEDESAAN SERTA IMPLEMENTASINYA

TERHADAP REPOSISI KELEMBAGAAN KOPERASI

Hasil Kajian Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK bekerjasama dengan Lembaga

Pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Tahun 2004.

Merupakan kantong penduduk miskin. Masalah utama yang dihadapi dalam

pembangunan sektor pertanian adalah belum tersedianya konsep dan strategi

pembangunan pertanian yang jelas, dikaitkan dengan peranan kelembagaan koperasi

yang mampu mengangkat tingkat pendapatan koperasi dan masyarakat pedesaan.

Guna memecahkan masalah diatas khususnya untuk mengatasi kemiskinan,

penganguran, ketertinggalan, peningkatan produktivitas ekonomi pedesaan dalam waktu

26 tahun terakhir (1969-2003) pemerintah Indonesia melakukan berbagai kebijakan antara

lain : (a) melipatgandakan produksi pangan terutama beras melalui introduksi teknologi

baru (bibit unggul dan pupuk), (b) mendorong koperasi pedesaan untuk penyalur input

dan pemasaran hasil pertanian, (c) program pembangunan desa miskin melalui Inpres

Desa Tertinggal (IDT), (d) perkembangan perkebunan inti rakyat diberbagai komoditi

pertanian dan (e) berbagai program lain yang penting perlu dicatat yaitu Green Revolution

(instensifikasi tanaman padi). Namun berbagai terobosan program baru tersebut belum

dapat menyelesaikan permasalahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat secara baik.

Dalam mengantisipasi kondisi sebagaimana disebutkan diatas, kelembagaan

koperasi perlu direposisi agar koperasi di pedesaan dapat menyesuaikan diri dengan

perkembangan yang terjadi. Reposisi ini dimaksudkan supaya koperasi di pedesaan

memiliki kompetensi untuk mengelola usaha pertanian yaitu kegiatan agribisnis dan

agroindustri, meliputi kegiatan : (1) up-stream (hulu) yaitu penyaluran kredit dan sarana

produksi, (2) on-farm yaitu produksi yang dilakukan oleh anggota, serta (3) off-farm

(hilir) yaitu pengolahan dari yang sederhana sampai agroindustri dan pemasaran.

Aspek studi dalam penelitian ini meliputi :(1)Melakukan studi dan evaluasi kondisi

riil saat ini terhadap koperasi dibidang pertanian dan usaha kecil pedesaan.

(2) Mengklasifikasi tipe koperasi dibidang pertanian dan faktor-faktor penghambat.

(3) Menyusun desain pengembangan koperasi dibidang pertanian dan usaha kecil

pedesaan. (4) Menyusun draft election pengembangan koerasi dibidang pertanian.

Pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : (1)

bagaimana fleksibilitas kelembagaan koperasi dalam mengantisipasi dinamika perubahan

akibat restrukturisasi usaha pertanian, (2) bagaimana partisipasi anggota koperasi dalam

reposisi peran koperasi. (3) bagaimana model pembinaan dan pengembangan manajemen

koperasi bidang pertanian.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji pengaruh pola restrukturisasi

usaha pertanian dan usaha kecil pertanian serta implementasi terhadap reposisi

kelembagaan koperasi dengan melakukan kajian antara lain : (1) mengidentifikasi

fleksibilitas kelembagaan koperasi dalam mengantisipasi dinamika perubahan akibat

restrukturisasi usaha pertanian, (2) menganalisis partisipasi anggota koperasi dalam

reposisi peran koperasi, (3) menyusun dan menyempurnakan model pembinaan dan

pengembangan manajemen koperasi dibidang pertanian.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Landasan Teori

Sejak pemerintahan orde baru kegiatan pertanian diarahkan kepada bagaimana

pencapaian produksi atau lebih kepada pengembangan subsistem usaha pertanian.

Pada kegiatan on-farm yang didukung dengan kebijakan untuk peningkatan produksi

melalui program intensifikasi pertanian. Hal ini terkait dengan program pemerintah

melalui pengadaan pengairan, sarana produksi, benih unggul, pestisida serta pembukaan

lahan-lahan pertanian terutama di luar Jawa seperti proyek gambut sejuta hektar di

Kalimantan. Program tersebut bermuara pada pengadaan pangan nasional. Namun

disadari bahwa program tersebut belum memberi kepada peningkatan pendapatan dan

kesejahteraan petani (Soetrisno, 2003).

Penjabaran UU Nomor 12 Tahun 1967 khususnya menyangkut pembangunan

pedesaan dinyatakan dalam kebijaksanaan pemerintah melalui Intruksi Presiden Nomor

4 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pembinaan Badan Usaha Unit Desa (BUUD).

Kelembagaan suatu organisasi ekonomi perlu mendapat perhatian lebih besar.

Berkaitan dengan pandangan kelembagaan atas struktur hak kepemilikan dan

perkembangan kegiatan koperasi. Cook (1995) menyatakan bahwa koperasi akan

berkembang secara bertahap, dimana tantangan yang dihadapi pada setiap tahap adalah

hasil dari perubahan struktur hak yang dialami pada tahap sebelumnya.

Cook (1995) mendasari hipotesa yang diajukannya mengenai perkembangan

koperasi pada hasil penelitiannya dan hasil penelitian lain seerta data perkembangan

koperasi pertanian dan pedesaan di Amerika dan Kanada dari tahun 1951-1961. Selama

periode tersebut terdapat koperasi yang berhenti berusaha, ada koperasi yang tetap

dan bertahan dan ada koperasi-koperasi baru yang tumbuh. Dalam rentang 40 tahun

yang diamati beberapa koperasi lahir, tumbuh dan berkembang serta beberapa koperasi

tutup. Kesimpulan dari pengamatan Cook adalah koperasi menujukkan perkembangan

jika dilihat dari pertumbuhan nilai usaha dan perkembangan tersebut tidak berhubungan

dengan waktu.

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Hipotesa Cook menyimpulkan bahwa perkembangan koperasi, khususnya

koperasi pertanian mengikuti empat tahap, dimana dua tahap adalah tahap

keseimbangan dan dua tahap lainnya adalah tahap ketidakseimbangan. Koperasi

pertanian di Amerika umumnya dikembangkan atas dua pertimbangan pokok yaitu

pertama, untuk mengatur mengendalikan produksi dan pasokan diantara para produsen

sehingga para produsen tidak saling bersaing. Kedua, untuk menghimpun para produsen

(petani) guna menghadapi pasar yang tidak sempurna dalam monopoli atau oligopoli

pada pasar sarana produksi dan monopsoni atau oligopsoni pada pasar produk. Kedua

alasan tersebut pada dasarnya adalah usaha petani produsen atas inisiatif sendiri untuk

bersama-sama berusaha bertahan menghadapi kesulitan usaha yang dihadapi, sehingga

pada kondisi ini koperasi berada pada “tahap defensif”. Hasil yang diharapkan dari

koperasi pada tahap ini adalah peningkatan kekuatan rebut tawar petani (anggota).

yang diwujudkan dalam bentuk tindakan dan perilaku usaha koperasi.

2.3. Terminologi dan Definisi Operasional

Reposisi adalah upaya merubah posisi KUD yang hampir stagnan menuju posisi

baru yang lebih variabel serta sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perlunya

reposisi pengembangan kelembagaan koperasi pedesaan disebabkan karena terjadinya

perubahan pemerintahan dan kebijakan dibidang ekonomi yang mengakibatkan KUD

yang dikenal sebagai instrumen pemerintah mengalami kesulitan dan kehilangan arah.

Reposisi dimaksudkan agar KUD dapat menyesuaikan diri dengan

perkembangan. Posisi KUD sekarang dan reposisi yang diharapkan dapat digambarkan

pada Tabel. 1 berikut :

Tabel. 1. Posisi KUD dan Reposisi yang Diharapkan

METODE

3.1. Lokasi dan objek penelitian

Lokasi studi meliputi 10 propinsi : Sumut, Sumbar, Sumsel, Jambi, Bengkulu,

POSISI

KUD koperasi tunggal di perdesaan

Inisiatif pemerintah; tidak otonom;

anggota tidak merasa memiliki

Manajemen dan modal lemah,

diantaranya in-efisiensi dan miss

manajement

Sifat serba usaha tanpa kompetensi

bidang tertentu

Dominasi kegiatan program dan di luar

program tidak berkembang

Peran pemerintah dominan; campur

tangan dalam internal KUD

Citra kurang baik; tidak dipercaya

REPOSISI

Koperasi lain dapat didirikan di desa; koperasi

pendekatan komoditi;pertanian, perkebunan,

peternakan, perikanan

Inisiatif masyarakat, otonom; menolong diri sendiri,

milik anggota

Manajemen profesional didukung SDM berkualitas;

mampu memanfaatkan kesempatan untuk

memupuk modal sendiri dan dapat dipercaya

menerima pinjaman

Kompetensi dibidang pertanian; pendekatan

komoditi dengan serba fungsi.

Usaha sesuai kepentingan anggota; kewirusahaan;

mampu bekerja dalam mekanisme pasar.

Pemerintah tetap mendukung dan memberi fasilitas;

mengawasi tetapi tidak campur tangan.

Citra baik dan terpercaya; dipercaya anggota;

dipercaya bank dan lembaga keuangan; dipercaya

mitra bisnis. Bali, NTB, NTT, Kalbar, Sulut. Desain penelitian ini dimulai dengan menentukan unit

analisis atau sampel penelitian yang terdiri dari koperasi pertanian, anggota koperasi,

petani yang ada di lokasi penelitian.

Penentuan lokasi secara purposive (purposive sampling) berdasarkan kesesuaian

kajian sebelumnya pada perolehan informasi sesuai dengan tujuan dan output yang

diharapkan dari masing-masing propinsi yang ditunjuk tersebut akan diambil sampel

sebanyak dua kabupaten/kota setiap kabupaten/kota akan diambil masing-masing 2

koperasi yaitu koperasi pertanian dan non pertanian. Total koperasi adalah 40 koperasi.

3.2. Instrumen dan Variabel Penelitian

Aspek studi meliputi : (a) melakukan studi dan evaluasi kondisi riil saat ini terhadap

koperasi dibidang pertanian dan usaha kecil pedesaan, (b) mengklasifikasi tipe koperasi

dibidang pertanian dan faktor-faktor penghambat, (c) menyusun disain pengembangan

koperasi dibidang pertanian dan usaha kecil pedesaan, (d) menyusun draft ection

pengembangan koperasi dibidang pertanian.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder dan

data primer. Data sekunder berupa data informasi dari kajian sebelumnya atau laporan

dari departemen atau instansi yang terkait. Data primer adalah data yang diperoleh di

lapangan pada saat melakukan survey ke koperasi yang menjadi sampel dalam studi

ini. Partisipasi anggota koperasi di bidang perencanaan meliputi : (a) kehadiran setiap

anggota dalam rapat yang diselenggarakan koperasi, (b) prakarsa mewujudkan koperasi

yang memerlukan partisipasi anggota, (c) motivasi anggota mengikuti kegiatan koperasi,

(d) keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi anggota

neliputi : (a) penjualan hasil pertanian atau produk, (b) simpanan setiap anggota di

koperasi, (c) pembelian kebutuhan sarana produksi, (d) pinjaman kredit.

Adapun untuk menyusun dan menyempurnakan model pembinaan dan

pengembangan manajemen koperasi dibidang pertanian berdasarkan hasil Focus group

discussion (FGD) dengan instansi terkait, gerakan koperasi.

PEMBANGUNAN MULTISEKTOR SEKTOR PERTANIAN USAHA PERTANIAN

Kegiatan On-farm

- Kegiatan Off-Farm

- Industrialisasi Pertanian

- UU Budidaya Pertanian

RESTRUKTURISASI FUNGSI : SEBAGAI LEMBAGA EKONOMI DI PEDESAAN

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani Belum meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani

Nilai Tambah bagi petani (agriculture value added)

REPOSISI KELEMBAGAAN KOPERASI

Studi Restrukturisasi Usaha Pertanian dan Usaha Kecil Pedesaan dan Implementasinya terhadap Reposisi Kelembagaan Studi lapang di 10 propinsi Wawancara dan diskusi dengan pakar Kajian literature yang Mengidentifikasi fleksibilitas kelembagaan koperasi dalam mengantisipasi dinamika perubahan akibat restrukturisasi usaha pertanian.Menganalisis partisipasi anggota koperasi dalam reposisi peran koperasi. Model pembinaan dan manajemen koperasi bidang pertanian. Pola peran koperasi dibidang pertanian.

Restrukturisasi usaha pertanian dampaknya terhadap pola kelembagaan koperasi.

Memantapkan peran kelembagaan koperasi dalam kerangka antisipasi dinamika restrukturisasi usaha pertanian

KOPERASI

3.3. Teknik dan Bagan Alur Analisis

3.4. Prosedur Penelitian

Pendekatan trend produktivitas dan dan pendekatan profil industri pengolahan

berdasarkan ISIC (International Standard Industry), ini dimulai dengan melihat

karakteristik pertanian secara nasional yaitu pendekatan trend produktivitas pertanian

tahun 1993 sampai 2002 terutama pertanian tanaman pangan dan pendekatan profi

lindustri pengolahan yang berbasis pada sektor pertanian secara umum yang terdiri

dari subsektor tanaman pengan, holtikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Disamping hal tersebut juga akan dilakukan kajian literatur mengenai restrukturisasi

usaha pertanian yang relevan dan bisa memberikan gambaran pola restrukturisasi

pertanian yang diharapkan dalam kajian ini. Best practices juga akan melengkapi kajian

ini agar dapat dilihat praktek di lapangan beberapa koperasi yang telah berhasil

melakukan reposisi kelembagaan. Selanjutnya untuk menyusun dan menyempurnakan

model pembinaan dan pengembangan manajemen koperasi bidang pertanian

dilaksanakan menggunakan focus group discussion (FGD).

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder dan

data primer. Data sekunder berupa data yang merupakan informasi dari kajian

sebelumnya atau laporan dari departemen atau instansi yang terkait. Data sekunder

ini akan diperoleh pada Departemen Koperasi dan UKM, Departemen Industri dan

Perdagangan, Departemen Pertanian, BPS dan dinas-dinas yang terkait serta lembaga

non pemerintahan yang mempunyai hubungan dengan kinerja koperasi.

Penyuntingan data yang meliputi : (1) pemeriksaan kelengkapan pengisian daftar

pertanyaan, (2) memeriksa kesesuaian jawaban satu sama lain, (3) mengadakan tabulasi

dan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan program Microsoft

Excel dan SPSS versi 11.0.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola pengembangan koperasi (KUD) pada masa lalu ditentukan oleh wilayah

keanggotaannya yaitu beberapa desa dalam satu kecamatan, artinya boleh lebih dari

satu desa tetapi tidak boleh lebih dari satu kecamatan. Keterbatasan seperti itu sangat

mengahalangi gerak dan kemajuan unit koperasi tersebut, oleh sebab itu pada masa

yang akan datang hal-hal seperti itu perlu dihilangkan sehingga prinsip koperasi

dimunculkan oleh kepentingan yang sama dari kelompok masyarakat tidak lagi bisa

dibatasi oleh wilayah administrasi tapi lebih ditentukan oleh kepentingan dibentuknya

koperasi tersebut.

Pembahasan Hasil Temuan dan Pengujian

1. Sektor pertanian menyumbang 2,48% terhadap PDB nasional, namun jumlah

petani gurem di Indonesia juga semakin meningkat. Usaha pertanian

dikembangkan dengan cara usaha tani intensifikasi juga dengan

mengembangkan sektor off-farm-nya. Industrialisasi pertanian kita diharapkan

mampu menjawab tantangan globalisasi dan persaingan komoditi dan

mendapatkan value added dari sektor pertanian perlu dilakukan pengolahan

hasil-hasil pertanian menjadi industri olahan, disamping meningkatkan

pendapatan keluarga petani juga akan membuka lapangan pekerjaan baru

bagi masyarakat dan membuka peluang ekspor.

2. Peran koperasi di sektor off-farm (industri pengolahan) pada usaha pertanian

masih tergolong sangat rendah bila dilihat dari status badan hukum sebagai

industri pengolahan berbasis sektor pertanian. Kurang dari 1% jumlah koperasi

yang usahanya bergerak dalam industri pengolahan pertanian, kecuali di sub

sektor peternakan lebih dari 3%. Pada usaha pertanian di sektor hilir (off-

farm), sebagian besar industri termasuk didalamnya usaha koperasi yang

bergerak diindustri pengolahan mengalami persaingan pasar oligopoli yang

sangat ketat, seperti pada industri penggilingan dan penyosohan beras dengan

Rasio Konsentrasi sebanyak delapan perusahaan terbesar (CR 8) hanya

sebesar 25,72% pada tahun 2002. hal ini diperlukan kebijakan pemerintah

sehingga diharapkan koperasi bisa melakukan monopoli pada industri

pengolahan seperti pada pembelian cengkeh di zaman orde baru. Disamping

itu skala output koperasi sebagian besar hanya berada di bawah satu miliar

sehingga suntikan modal bagi koperasi sangat diperlukan baik dari lembaga

keuangan perbankan maupundari pemerintah. Distribusi lokasi industri

pengolahan diatas 80% jumlah industri masih terkonsentrasi di daerah Jawa

yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

Ini memberikan gambaran pembangunan industri pertanian antara lokasi

industri dengan sumber bahan baku tidak satu tempat, sehingga akan

memberikan biaya pengangkutan yang cukup besar. Jumlah bahan baku

yang dibutuhkan industri pengolahan sebagian masih diimpor. Seperti pada

industri pakan ternak dan industri penggilingan dan pembersihan padi-padian

bahan bakunya diatas 40% masih diimpor.

3. Berdasar hasil survai tingkat partisipasi pertemuan kelompok tani yang aktif

rata-rata 11-12 kali setahun seperti wire single, Lombok Barat, NTB, sedang

koperasi yang pasif melakukan pertemuan anggota rata-rata 1 kali setahuan.

Anggota koperasi berinisiatif tinggi untuk mewujudkan kegiatan mendirikan

koperasi pertanian (71,14%), penyaluran kredit di koperasi (71,4%), penyaluran

sarana produksi pertanian (64,3%), pemasaran hasil pertanian (78,6%).

Rangsangan anggota mengikuti kegiatan perkoperasian terutama disebabkan

untuk memperoleh kredit program (35,71%), kemudahan mendapatkan

saprotan (19,05%), kemudahan dalam pemasaran hasil pemasaran (14,29%).

Alasan responden mau mengambil kredit karena bunganya rendah (50%)

pengembaliannya berjangka (28,57%), dan alasan lainnya (14,27%). Dalam

proses pengambilan keputusan 85,7% anggota koperasi menyatakan

pengambilan keputusan penyaluran kredit usaha tani dilakukan melalui

musyawarah kelompok. Sedangkan keputusan untuk bermitra dengan

pengusaha 28,6% diambil sesuai dengan keinginan anggota, sedangkan

71,3% masih karena inisiatif pengurus. Dinas koperasi sebagai pembina

koperasi selama ini melakukan dukungan dan fasilitasi melalui pelaksanaan

kegiatan pelatihan, latihan, kursus, dan koordinasi dengan koperasi, Dinas

Koperasi Tk I dan II dan dinas lainnya.

4. Model pembinaan dilakukan dengan : 1) peningkatan pengembangan skala

usaha koperasi untuk meningkatkan daya saing koperasi dalam menghadapi

pelaku ekonomi, dilakukan dengan pemberian bantuan sarana usaha, bantuan

perkuatan permodalan bergulir, peningkatan kualitas produk dengan pelatihan

dan mengadakan temu usaha dan konsultasi, 2) peningkatan pengembangan

bagi koperasi dalam rangka penciptaan kesempatan usaha, kepastian pasar

dan harga bagi usaha yang dikembangkan oleh koperasi, 3) peningkatan dan

pengembangan lembaga keuangan koperasi, 4) peningkatan dan

pengembangan sarana usaha koperasi dalam rangka peningkatan

kemampuan koperasi menggunakan teknologi yang sesuai dengan teknologi

anggota, 5) memfasilitasi serta melakukan mediasi dalam rangka melakukan

kerjasama usaha antara Koptan, Puskoptan, Inkoptan dengan pihak swasta,

BUMN, perbankan serta lembaga keuangan lainnya.

Kondisi Sektor Pertanian

1 Pangan 2.325 1.785

2 Hortikultura 265 1.431

3 Peternakan 85 1.150

4 Perikanan 539 1.127

5 Perkebunan 2.712 8.862

Jumlah 5.926 16.140

Rata-rata 1.185.2 3.226

Persentase pendapat responden terhadap restrukturisasi pertanian

No. Harapan Responden/Masyarakat %

1 Memperoleh kredit program 71,4

2 Kemudahan memperoleh saprodi 64,3

3 Pemasaran hasil pertanian 78,6

Tabel 4. Persentase anggota koperasi terhadap peran koperasi pertanian

No. Pendapat anggota terhadap sektor pertanian %

1 Mendirikan koperasi pertanian 71,4

2 Koperasi menyalurkan kredit 64,3

3 Pemasaran hasil pertanian 78,6

Tabel 5. Peran koperasi dalam sektor pertanian

1 Penyerapan tenaga kerja (orang) 16.140 46.795 2,3 %

2 Persentase (%) 96,9 3,1 3,1%

3 PDB (%) 17,47 0,34 3,22%

4 Pendapatan per kapita per tahun (juta) 78,590 68,34

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Peran koperasi di sektor off-farm (industri pengolahan) pada usaha pertanian

masih tergolong sangat rendah bila dilihat dari status badan hukum sebagai industri

pengolahan berbasis sektor pertanian kurang dari 1 % jumlah koperasi yang usahanya

bergerak dalam industri pengolahan pertanian, kecuali di sub sektor peternakan lebih

dari 3%.

Pada usaha pertanian di sektor hilir (off-farm), sebagian besar industri termasuk

di dalamnya usaha koperasi yang bergerak di industri pengolahan mengalami persaingan

pasar oligopoli yang sangat ketat, seperti pada industri penggilingan dan penyosohan

beras dengan rasio konsentrasi sebanyak delapan perusahan terbesar (CR 8) hanya

sebesar 25,72% pada tahun 2002. Hal ini memerlukan kebijakan pemerintah sehingga

diharapkan koperasi dapat melakukan monopoli pada industri pengolahan seperti pada

pembelian cengkeh di zaman orde baru. Disamping itu skala output koperasi sebagian

besar hanya berada di bawah Rp. 1 milyar, sehingga suntikan modal bagi koperasi

sangat diperlukan baik dari lembaga keuangan perbankan maupun dari pemerintah.

Peran Koperasi

thd Sektor

Pertanian

No. Uraian

Sektor

Pertanian

Sektor

Koperasi

Distribusi pengolahan diatas 80% masih terkonsentrasi di daerah Jawa (DKI Jakarta,

Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah) dan Sumatera utara. Ini memberikan gambaran,

bahwa dalam pembangunan industri pertanian antara lokasi industri dengan sumber

bahan baku tidak satu tempat, sehingga akan menimbulkan biaya transportasi yang

cukup besar. Jumlah bahan baku yang dibutuhkan industri pengolahan sebagian masih

diimpor, seperti pada industri pakan ternak, industri penggilingan, dan pembersihan

padi-padian bahan bakunya di atas 40% masih diimpor.

Untuk menunjang peningkatan usaha pertanian menjadi industri pertanian perlu

dilakukan membinan sumberdaya manusia dan memantapkan struktur kelembagaan

koperasi sebagai upaya mendukung pengembangan usaha anggota koperasi yang

berbasis pada pertanian.

Model kelembagaan agribisnis yang dapat dikembangkan di masa depan antara

lain dengan memasukkan unsur petani menjadi salah satu faktor dari supply chain

manajemen, dimana petani posisikan sebagai subyek pengambil keputusan bukan

hanya pelaksana.

Model koperasi tunggal komoditi dapat dikembangkan untuk sub sektor

perkebunan untuk komoditi : karet, kelapa sawit dan kelapa hibrida, sub sektor pertanian

tanaman pangan : cabai, tomat, bawang daun, dll, sub sektor perikanan dan subsektor

peternakan. Koperasi persusuan merupakan salah satu kopersi yang mampu

berkembang dengan baik.

Koperasi kredit pertanian diperlukan oleh petani untuk membiayai usaha taninya.

Kopdit pertanian merupakan basis dari pemberdayaan petani dan menjadi landasan

bagi pengembangan kegiatan lainnya.

5.2. Saran

q Perlu diterapkan hasil identifikasi industri pegolahan yang prospektif untuk

mendukung restrukturisasi usaha pertanian dan meningkatkan value added

usaha pertanian melalui industri pengolahan.

q Dalam proses pembinaan untuk mendapatkan hasil yang baik perlu adanya

keterpaduan dalam pembinaan koperasi dengan melakukan fasilitator,

pelatihan dan pendampingan.

q Pola restrukturisasi pertanian seperti pada Bank Padi dimana koperasi berperan

besar dalam pengolahan gabah petani hingga pemasaran dan simpan pinjam

dalam bentuk natuna harus dikembangkan tidak saja di Jawa tetapi juga di

luar Jawa.

q Diperlukan kerjasama yang baik dan harmonis didukung dengan kemitraan

dengan BUMN dan pihak swasta yang diharapkan dapat membantu

memantapkan kelembagaan koperasi dan memajukan usaha koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

………………., 2001. Statistik Perusahaan Perikanan 2001. Badan Pusat Statistik.

Jakarta.

…………….., 2002. Indikator Pertanian (agricultural Indicators) 2002. Badan

Pusat Statistik. Jakarta.

……………., 2003. Sensus Pertanian 2003. Angka Nasional Hasil Pendaftaran

Runah Tangga (angka sementara). Badan Statistik. Jakarta.

Cook, Michael. 1995. The Future of U.S Agricultural Cooperative: A Neo

Institutional Approach. American Journal of Agricultural Economics. Desember

1995.

Nasution, M., 2003. Pertanian Sebagai Platform Pembangunan Indonesia Masa

Depan. Makalah Kongres Masyarakat Pertanian Indonesia. BEM IPB. Bogor ,

16 September 2003.

PERHEPI. 2004. Rekonstruksi dan Restrukturisasi Ekonomi Pertanian :

Beberapa Pandangan Kritis Menyongsong Masa Depan. Perhepi Cetakan

I. Jakarta.

Soetrisno, N. 2003. Koperasi Indonesia : Potret dan Tantangan, Jurnal Ekonomi

Kerakyatan, Th. II-No.5-Agustus 2003. Jakarta.

Sularso. 2004. Koperasi Pertanian. Makalah Diskusi Terbatas PERHEPI :

Kelembagaan dan Koperasi dalam Restrukturisasi Pertanian Perdesaan. STEKPI,

30 September 2004.

REVIEW